Wilayah NKRI

Jakarta - Usulan penambahan wilayah di landas kontinen Indonesia seluas 4.209 kilometer persegi di barat laut Pulau Sumatera diterima Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen (United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf/UN-CLCS).

Pertambahan luas wilayah RI itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Asep Karsidi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/8). Persetujuan itu dicapai setelah melalui beberapa kali pembahasan antara delegasi Republik Indonesia dan subkomisi tersebut sejak tahun 2008.

Kesepakatan tercapai dalam pertemuan antara delegasi Pemerintah Indonesia dan subkomisi dan komisi UN-CLCS pada Agustus lalu. Delegasi Pemerintah Indonesia, antara lain, juga diwakili oleh pejabat terkait dari Kementerian Luar Negeri dan Dinas Hidrooseanografi TNI AL.

Area seluas itu berada di luar 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan yang telah berada dalam kedaulatan RI. ”Luasan 4.209 kilometer persegi ini lebih luas dibandingkan dengan usulan Indonesia sebelumnya seluas 3.500 kilometer persegi,” ujar Asep. Hal itu berdasarkan survei tambahan yang dilakukan oleh tim teknis Indonesia dan diskusi intensif dengan subkomisi UN-CLCS.

Tambahan wilayah itu pertama kali diketahui saat dilakukan survei dasar laut pasca-bencana tsunami 2005 di Aceh. Survei itu melibatkan peneliti dari sejumlah instansi, antara lain Bakosurtanal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPT, LIPI, dan TNI AL. Survei lanjutan dan terakhir untuk tujuan verifikasi menggunakan kapal survei Baruna Jaya II pada 20 Januari-18 Februari 2010.

Setelah persetujuan PBB terhadap penambahan wilayah yurisdiksi di barat laut Sumatera itu, lanjut Asep, Pemerintah Indonesia masih akan mengajukan dua usulan penambahan wilayah landas kontinen Indonesia, yaitu di kawasan perairan di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur dan di utara Papua.

Berdasarkan The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, suatu negara dapat memiliki landas kontinen hingga 200 mil laut. Namun, apabila ada bukti alamiah perpanjangan landas kontinen, negara itu dapat mengusulkan sampai maksimum 350 mil laut. Usulan direkomendasikan oleh UN-CLCS setelah melalui pengkajian.

Negara tetangga

Sebagai anggota UNCLOS, Indonesia berhak menetapkan batas wilayah terluar sesuai ketentuan konvensi itu. Bakosurtanal berdasarkan Survei Digital Marine Resource Mapping yang dilakukan hingga 1999 telah menemukan 183 titik pangkal di sekeliling wilayah perairan Indonesia, yang dapat menjadi acuan penetapan batas wilayah negara.

Menurut Sobar Sutisna, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah dengan negara tetangga lainnya. ”Ada sekitar 80 persen batas wilayah perairan Indonesia dengan negara tetangga belum disepakati oleh kedua pihak,” ujarnya.(Sumber : Kompas)

illustrasi Radar TNI-AL

Sangata - Radar TNI AL yang dibangun di kawasan Mangkaliat, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, diperkirakan mulai beroperasi pada 2011 mendatang.

“Radar jenis `Integrated Maritime Surveilance System` yang saat ini dalam tahap pembangunan akan mampu mendeteksi atau mengontrol lalu lintas laut di kawasan Kutai Timur dengan radius 40 knot per mil atau 100 kilometer,” kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Sangata, Letkol Laut (P) Bambang Irawan, Senin (30/8).

Menurut Letkol Bambang Irawan, Radar TNI AL di Mangkaliat, Kutai Timur, dibangun di darat dan akan terkoneksi dengan enam Radar TNI AL lainnya seperti di Gorontalo, Nunukan, Tarakan dan lainnya.

“Pembangunan Radar `Surveilance` di Mangkaliat, Kutai Timur, oleh Mabes TNI AL akan berfungsi mengontrol lalu lintas laut di Perairan Kutai Timur yang merupakan pintu ALKI II yang berbatasan langsung dengan selat Makassar,” kata Bambang Irawan, di sela-sela penjemputan Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi yang berkunjung ke Sangata.

Potensi ancaman di ALKI II antara lain sejumlah tindak ilegal, seperti pembalakan liar, masuknya minyak ilegal, dan tindakan kriminal laut lainnya.

Letkol Bambang mengatakan, kehadiran Radar di Mangkaliat akan sangat membantu tugas patroli rutin keamanan laut yang dilaksanakan Lanal Sangata karena laut itu dinyatakan aman kalau terhadap tindak kekerasan di laut, tindak kekerasan navigasi, penggalian sumber daya laut dan kegiatan pelanggaran hukum.

Ditanya kendala TNI AL di Kutai Timur, Bambang Irawan menjelaskan,pengamanan di Perairan Kutai Timur tidak ada yang terlalu sulit, namun yang kendala adalah sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi terbatas.

Ia menambahkan, yang dibutuhkan seperti kapal patroli yang sesuai medan, karena gelombangnya di Kutai Timur juga terkadang tinggi, maka dibutuhkan kapal patroli di atas 12 meter.

“Kemudian kendala lain kita belum memiliki dermaga parmanen sehingga selama ini masih menumpang, itulah yang menurut kami perlu dibangun,” katanya.

Hingga saat ini TNI AL Kutai Timur sudah memiliki enam pos AL, masing-masing Mangkaliat, Manubar, Sangkulirang, Muara Bengalon dan Muara Sangata dan Bontang.

“Lanal Sangata selain mengamankan laut di kawasan Kutai Timur dan Bontang juga untuk mengamankan obyek vital nasional (Ovitnas) seperti LNG, Pupuk Kaltim, Unical dan PT Kaltim Prima Coal,” katanya.(Sumber : Antara)

Armada Kapal Perang TNI-AL

Indonesia berdasarkan tinjauan sejarah sebenarnya adalah negara yang berwatak maritim. Namun watak kemaritiman tersebut saat ini sudah menghilang bersama waktu.

Beberapa kalangan berkesimpulan agar dapat kembali menjadi bangsa yang kuat dan disegani di mata internasional, Indonesia harus kembali berwawasan maritim. Fakta ini melahirkan pertanyaan, jika visi maritim merupakan visi pertahanan politik, ekonomi, dan militer yang terbaik di era Sriwijaya dan Majapahit, lalu mengapa sejarah kerajaan-kerajaan ini tidak mampu menghadapi gelombang kolonialisasi Eropa? Jawabannya adalah–– mungkin seperti apa yang terjadi pada hari ini––banyak elite pemerintahan yang kurang memiliki visi jauh ke depan,mudah diadu domba, dan secara bersamaan rajin “bermain mata” melindungi kepentingan asing (Kunio,1990).

Terjadinya pergeseran watak kemaritiman kita juga dikarenakan tidak dipenuhinya prakondisi menuju visi maritim.Patut diingat bahwa tidak ada kedaulatan negara di dunia ini yang dibangun di atas lautan. Hancurnya kekuatan maritim bangsa ini pada dasarnya disebabkan tidak memiliki basis pertahanan matra darat. Jelaslah visi kekuatan maritim tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh dan terintegrasi.

Merujuk Amerika Serikat, kekuatan angkatan lautnya yang besar dan terbagi dalam lima teritori kekuatan yang terbentang membelah dunia dan sudah terbukti mampu menyerang dari laut, udara, dan darat, secara serentak, sesungguhnya terwujud karena tetap dibangun atas dasar pertahanan negara yang kuat secara menyeluruh.

Mengapa? Karena ketika sebuah negara bertekad membangun dan memperkuat angkatan lautnya, apalagi bertujuan menjadi outward looking military dengan terpenuhinya naval capabilities, maka negara tersebut harus memiliki pertahanan darat dan udara yang terintegrasi dengan pertahanan laut. Integrasi itu berikut sistem intelijen, pemimpin, dan pemerintahan yang kuat dengan dasar strategi politik internasional yang tangguh dalam menjaga kedaulatan negaranya.

National Interest

Kekuatan negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional adalah prioritas utama. Indonesia dapat belajar banyak dari negeri kecil, Israel (luasnya sekitar 1% luas Indonesia), yang mampu membangun kekuatan negara dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Di Israel sistem organisasi militer merupakan ruang eksklusif yang hanya dimiliki militer dan posisinya tetap di luar sistem sipil.

Dengan demikian, sipil bukan menjadi pengambil keputusan atas anggaran atau besaran persentase GDP yang dialokasikan untuk militer. Berbeda dengan Indonesia, mulai dari masalah jabatan militer strategis, alokasi anggaran sampai pembelian alutsista elite sipil sering kali “memaksa” untuk ikut menentukan.

Di Israel terbangun kesadaran pada publik sekaligus elite sipilnya bahwa mereka tidak memiliki alat analisis yang tepat untuk menghitung kebutuhan militer dan karenanya mereka memilih tidak ikut “bertanggung jawab” jika terjadi kesalahan dalam konteks militer dan pertahanan. Di Indonesia,khususnya pascareformasi sektor keamanan,justru elite sipillah yang menentukan anggaran militer yang akhirnya berimbas pada pembangunan TNI menjadi seperti sekarang ini.Sipil bahkan memiliki hak ‘’bebas masuk’’ ke wilayah militer sehingga TNI tidak memiliki ruang eksklusif seperti halnya Israel.

Terbukti, hingga 12 tahun reformasi berjalan, sulit bagi kita mencari solusi atas persoalan pembangunan kekuatan pertahanan, bahkan mentransformasi militer dan alutsistanya. Untuk masalah politik luar negeri, solusi umum yang sering digunakan adalah diplomasi dan sejarah pun mencatat sering kali politisi sipil kita kecolongan ketika berhadapan dengan Mahkamah Internasional seperti dalam kasus Sipadan dan Ligitan atau Timor Timur atau bahkan kasus terakhir kita dengan Malaysia yang berakhir pada “barter”15 nelayan Malaysia dengan 3 petugas DKP.

Mengingat Indonesia adalah kepulauan, maka wajar jika laut bermakna penting. Secara politis, laut melahirkan konsepsi tentang persatuan tidak hanya ke dalam, melainkan juga ke luar seperti telah diakui oleh UNCLOS/l982.Laut juga menjadi media perhubungan dan perdagangan yang vital. Kecenderungan ke depan dengan meningkat hingga 150% jumlah kapal yang akan melalui Selat Malaka telah menunjukkan betapa strategisnya Indonesia bagi jalur perhubungan dan perdagangan laut.

Dengan demikian, perumusan kebijakan pertahanan maupun kepentingan nasional yang harus dilindungi, terutama di perairan Indonesia, yaitu keamanan ALKI, keamanan sumber alam laut, perlindungan ekosistem laut.Tak lupa stabilitas kawasan strategis perbatasan dengan negara tetangga patut mendapat antisipasi dengan prioritas tinggi bagi munculnya segera konflik di masa mendatang, yaitu dengan Australia 26 pulau,

Malaysia 21 pulau,Filipina 12 pulau, India 11 pulau,Palau 7 pulau, Timor Leste 5 pulau, Singapura 4 pulau,Vietnam 2 pulau,dan PNG 1 pulau. Perlu juga diperhatikan antisipasi dan kemampuan pengamanan seluruh ZEE serta peningkatan kemampuan industri pertahanan maritim yang harus dicapai bersama kedua matra lain menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Postur TNI AL

Maket helicopter Carrier Produk PT PAL

Kekuatan angkatan laut secara prinsip berbasis pada alutsista bukan kekuatan personel seperti AD. Artinya, kekuatan AL bertumpu pada senjata yang diawaki. Armada laut yang kuat didukung skuadron penerbang maupun divisi marinir dengan persenjataan udara dan darat yang modern. Perumusan postur TNI AL ideal harus diawali dengan penghitungan alutsista yang diperlukan sesuai dengan karakteristiknya geografisnya.

Dalam membangun TNI dengan visi negeri maritim, kebutuhan kapal selam yang ideal misalnya dapat ditentukan dengan beberapa pertimbangan strategis. Pertama, mengingat wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis sebagai perairan internasional yang dilalui oleh berbagai kapal dari seluruh dunia yang sarat kepentingan, sangat berpotensi terjadi konflik.

Dengan adanya kapal selam modern, minimal aspek psikologi musuh dapat dipengaruhi. Kedua, mengingat strategisnya perairan laut di sekitar Indonesia,terutama Selat Malaka dan Laut China Selatan yang berpotensi memicu konflik inter-state, TNI AL harus dilengkapi dengan kapal selam yang modern untuk mampu berjagajaga atau bahkan mengantisipasi terjadinya konflik.

Ketiga, memahami serta melihat fakta perkembangan teknologi kapal selam dan perimbangan kekuatan di Asia Pasifik, maka TNI AL idealnya harus dilengkapi dengan 2 unit SSK, tetapi perlu di-up grade menjadi SSN (tactical submarine) dan membeli 12 submarine lagi, 8 unit bertipe SSN dan 4 unit lagi bertipe SSBN (strategic submarine). Untuk kapal perang, berdasarkan data IISS, Indonesia memiliki 29 unit (13 frigate dan 16 corvette). Frigate TNI AL dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tipe FFG (guided missile frigate) yang dilengkapi SAM, SSM, dan senjata berkaliber 76- 120 mm serta torpedo anti-submarine.

Semantara 16 corvetteTNI AL m e r u p a k a n patrol combat c o r v e t t e (PCC). Jika dilihat dari perbandingan jumlah kapal di kawasan Asia Pasifik, bahkan dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara sekalipun, jumlah kapal TNI AL masih jauh di bawah rata-rata. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah PCC Malaysia berada di peringkat teratas dengan 185 unit.

Bahkan Malaysia berada di urutan kelima berdasarkan jumlah di Asia Pasifik setelah Jepang, Korea Utara, China,dan Rusia. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai negeri bervisi maritim. Pertama, merumuskan jumlah principle surface combatant (PSC) yang ideal yang disesuaikan dengan kebutuhan skuadron tempur laut di setiap Kowilhan dan penambahan kategori kapal.Kedua, dalam merumuskan PCC didasarkan pada perimbangan jumlah, komposisi maupun spesifikasi berbasis perbandingan di Asia Pasifik.

Bagi Indonesia, untuk perumusan jumlah PCC ideal dapat didasarkan pada besaran rata-rata jumlah PCC di Asia Pasifik. Jadi, jumlah PCC TNI AL ideal adalah 98 corvette. Untuk perumusan PSC ideal guna membangun postur TNI AL yang kuat dan berwibawa, perlu menambah destroyer dan cruiser, masing-masing 14 unit, 9 aircraft carrier (CV), 4 nuclear powered aircraft carrier (CVN),dan 1 helicopter carrier (CVH).

PSC tersebut harus digelar untuk mendukung kekuatan TNI AL di perairan Indonesia di mana 1 unit CVH secara khusus diposisikan di Selat Malaka. Semua kekuatan tersebut tergabung dalam 14 flotila di mana setiap flotila menaungi 1 skuadron kapal perang (1 cruiser,1 destroyer,2 frigate,dan 7 corvette), 1 skuadron kapal support (KRI), 3 skuadron terbang (KAL), dan 1 skuadron supportKAL dalam 1 CV. Dengan demikian, skuadron terbang TNI AL juga harus diperkuat.

Dengan perhitungan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata biaya operasional alutsista TNI AL untuk memenuhi hitungan ideal membutuhkan anggaran tambahan sebesar 70% per unit. Jika dihitung jumlah anggaran sebesar ini, termasuk biaya pengadaan alutsista baru yang harus disediakan, maka total anggaran per tahun rata rata sekitar USD11,78 miliar (sekitar Rp100 triliun).

Jelaslah, pandangan yang menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi negara yang disegani dan berwibawa berlandaskan pada visi maritim dengan fokus pembangunan TNI berdasarkan kekuatan AL patut disadari akan mengubah secara fundamental sistem pertahanan dan politik negara yang sudah ada pada saat ini.

Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah sejauh mana konsepsi kemaritiman ini dapat dijalankan berdasarkan sistem yang telah ada dan terbangun saat ini? Lalu siapkah kita semua dan para pemimpin kita untuk sungguh-sungguh membangun kembali kekuatan militer Indonesia sebagai negara yang dahulu berdaulat, terhormat, dan berwawasan maritim?(Sumber : Sindo)

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa (tengah) dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yong Boon Yeo (kiri) seusai melakukan pertukaran instrumen ratifikasi perjanjian batas wilayah laut negara Indonesia-Singapura segmen barat di Singapura, Senin (30/8). Dengan langkah tersebut, perjanjian batas antara Pulau Nipa di Kepulauan Riau dan Tuas di Singapura resmi mulai berlaku.

SINGAPURA - Hasil perjanjian batas laut wilayah negara antara Indonesia dan Singapura di bagian barat mulai berlaku Senin (30/8). Hal ini ditandai dengan pertukaran instrumen ratifikasi yang dilakukan di Singapura oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yong Boon Yeo.

Pertukaran instrumen ratifikasi merupakan proses normatif dalam perjanjian internasional. Ini merupakan syarat untuk diberlakukannya perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya.

Dalam hal batas laut wilayah barat, pihak Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian di Jakarta, 10 Maret 2009.

Batas laut bagian barat yang dimaksud adalah antara Pulau Nipa di Kepulauan Riau dan Tuas di Singapura. Dasar yang digunakan kedua negara dalam menetapkan garis batas adalah Konvensi Hukum Laut 1982 di mana kedua negara adalah pihak yang berkonvensi.

Marty menyatakan, arti penting dari pertukaran instrumen ratifikasi tersebut adalah adanya kepastian hukum di antara kedua negara tentang batas wilayahnya masing-masing.

Hal itu sekaligus menjadi dasar kuat bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama bilateral untuk pengelolaan kawasan perbatasan. Di antaranya adalah hal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

”Pertukaran instrumen ratifikasi ini merupakan puncak dari proses yang sudah bergulir sejak tahun 2005 dengan delapan kali pertemuan. Hasilnya adalah sebuah kesepakatan yang sudah dicapai pada tahun 2009,” kata Marty.

George menyatakan, pertukaran instrumen ratifikasi tersebut menjadikan hubungan RI-Singapura yang selama ini telah baik menjadi semakin baik. ”Karena posisi kedua negara menjadi jelas,” kata Yeo.

Kedua menlu juga bersepakat untuk segera memulai perundingan batas laut wilayah di bagian timur, yakni Batam-Changi dan Pulau Bintan-Pulau Pedra Branca. Namun, sebagaimana dikemukakan George, pertama-tama yang akan menjadi fokus adalah Batam-Changi.

Sengketa dengan Malaysia

Persoalan batas antara Pulau Bintan dan Pulau Pedra Branca baru akan dibicarakan setelah ada kesepakatan soal Batam-Changi. Ini mengingat Pulau Pedra Branca masih menjadi sengketa antara Malaysia dan Singapura. Terkait hal itu, RI masih harus menunggu.

Selain pertukaran instrumen ratifikasi, kedua menteri juga menandatangani joint submission letter (semacam pernyataan bersama) untuk disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal yang disampaikan adalah soal perjanjian batas barat itu sendiri.

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah ditandatangani pada 25 Mei 1973, tetapi belum semuanya disepakati. Baru pada 2005 perundingan dimulai kembali. Untuk perjanjian tentang batas bagian barat ditandatangani di Jakarta, 10 Maret 2009.

Kedua menlu juga membahas tindak lanjut dari kesepakatan di tingkat kepala pemerintahan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Singapura, 17 Mei 2010.

Dalam kesempatan itu disepakati juga pembentukan enam kelompok kerja yang meliputi bidang tenaga kerja, agribisnis, pariwisata, pertumbuhan ekonomi Batam-Bintan-Karimun dan kawasan ekonomi khusus lainnya, investasi, serta perhubungan udara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kedua menlu juga sepakat mengadakan pertemuan informal dan formal enam bulan sekali. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perkembangan hubungan bilateral terkait kinerja enam kelompok kerja tersebut.(Sumber : Kompas)

Pasukan Indobatt

PBB, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk memperpanjang mandat pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk satu tahun berikutnya dalam upaya membantu meningkatkan stabilitas di negara tersebut.

Keputusan itu dicapai setelah 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam sidang mereka di Markas Besar PBB, New York, sepakat meloloskan resolusi perpanjangan mandat United Nations Interim Force in Lebanon hingga 31 Agustus 2011.

Perpanjangan itu dianggap DK-PBB diperlukan mengingat situasi ketidakstabilan di Lebanon masih menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Pengesahan resolusi itu diikuti dengan desakan DK-PBB agar pihak-pihak yang terlibat konflik di Lebanon mau bekerja sama dengan PBB dan UNIFIL, menghormati kesepakatan penghentian permusuhan, serta tidak melanggar Garis Biru (zona netral) yang memisahkan Lebanon dan Israel.

Dewan Keamanan juga meminta Pemerintah Israel untuk segara menarik pasukannya dari desa Ghajar yang berada di Garis Biru.

Dalam resolusi itu, DK-PBB mendesak terbentuknya kawasan yang bebas dari personil, peralatan dan persenjataan militer di wilayah antara Garis Biru dan Sungai Litani, terkecuali untuk personil, peralatan dan persenjataan milik Pemerintah Lebanon dan UNIFIL.

UNIFIL dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1978 untuk memastikan Israel menarik diri dari wilayah Lebanon serta untuk membantu Pemerintah Lebanon membangun kembali pemerintahan yang efektif.

Saat ini, UNIFIL yang berada di Lebanon Selatan dan bermarkas di Naqoura itu memiliki pasukan berjumlah sekitar 15.000 personil yang disumbang dari puluhan negara, termasuk dari Indonesia.

Menurut catatan Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York bulan April 2010, personil Indonesia yang melekat kepada UNIFIL berjumlah 1.307 orang.

Sebagian besar pasukan Indonesia, yaitu 1.018 personil, bertugas di batalion infantri.

Adapun personil lainnya tersebar di berbagai unit, termasuk polisi militer, pendukung markas besar di Lebanon dan di Markas Besar PBB di New York.

Sebagai bagian dari UNIFIL, pasukan RI di Lebanon ditempatkan di Sektor Timur Garis Biru (wilayah netral yang ditentukan PBB), satu sektor dengan kontingen batalion India, Nepal, dan Spanyol.

Di sektor tersebut, pasukan Indonesia disebar di tiga titik wilayah, yaitu markas batalion Indonesia serta tiga kompi berada di Adhsit al Qusayr, satu kompi di El Adeisse UN-963 dan satu kompi lainnya di UN 8-33 atau disebut juga Posisi PBB di Syeh Abbad Tomb.(Sumber : Antara)

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, menyambut secara resmi kedatangan Panglima Angkatan Bersenjata Pemerintah Diraja Brunei, Yang Mulia Mejar Jeneral Haji Aminuddin Ihsan Bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (30/8).

Kedatangan Panglima ABDB diawali dengan jajar kehormatan dan dilanjutkan kunjungan ke Ruang Tamu Panglima TNI. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan terima kasih atas kunjungan Panglima ABDB yang merupakan kehormatan bagi pemerintah RI khususnya TNI.

Ia berharap kerjasama antara kedua Angkatan Bersenjata yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Brunei dan Angkatan Bersenjatanya, atas partisipasi dalam pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik (CHOD) di Bali dan kegiatan Sail Bunaken di Manado. Serta bantuan dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Yogyakarta, termasuk kepercayaan pemerintah dan Angkatan Bersenjata Brunei yang telah memilih peralatan senjatanya dari produk Industri Strategis Indonesia.

Sementara itu, Panglima ABDB menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia Angkatan Bersenjata Brunei melalui pendidikan dan berharap hubungan kerjasama tersebut dapat ditingkatkan di masa mendatang dalam rangka menjalin kerjasama dan persahabatan antar angkatan bersenjata kedua negara.

Dalam kunjungan tersebut, Panglima ABDB didampingi Duta Besar Brunei untuk Indonesia, Athan Brunei Darussalam di Jakarta dan Asisten Intelijen (Pengarah Perisikan). Sedangkan Panglima TNI didampingi Kasau, Kasal, Wakasad, Asintel Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, Kapuspen TNI dan Staf Khusus Panglima TNI.

Selesai kunjungan ke Mabes TNI, Panglima ABDB beserta rombongan menuju ke Kementerian Pertahanan untuk melakukan kunjungan kepada Menteri Pertahanan RI.(Sumber : Inilah)