MoU revitalisasi industri pertahanan yang ditandatangani Desember 2009, hingga kini masih nihil implementasi. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/2).

“MoU yang itu masih wacana yang sifatnya baru kebijakan umum. Padahal kalau mau kerja kan harus ada kontrak kerja,” kata Adik.

Ia menambahkan gaung kencang untuk revitalisasi industri pertahanan belum diikuti perubahan nyata dalam bisnis. Bisnis, sahut dia, masih berjalan seperti biasa dimana pihaknya tidak mempunyai kejelasan atas produk yang harus dibuat.

“Bisnis berjalan as usual. Kita harus intip, menebak-nebak, baru kita siapkan. Tidak seperti pesanan panser yang sudah dinyatakan di depan. Belum seperti itu,” jelasnya.

Volume pesanan alutsista kepada PT Pindad juga tidak jauh berbeda seperti tahun - tahun sebelumnya. Misalnya, pesanan 750 buah kendaraan taktis untuk dipergunakan di teritorial dari TNI. Hal itu, kata dia, akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan di Kemenhan Selasa mendatang di Jakarta.

Sementara Dirjen Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksda Gunadi menyatakan MoU tersebut ditujukan untuk jangka panjang. Sementara penuangannya dalam bentuk kontrak akan melalui tahapan berbeda. Ia menyatakan pemerintah siap mengucurkan dana jika seluruh tahapan kontrak sudah dipenuhi.

“Kalau DIPA sudah disetujui DPR, kita baru bisa buat kontrak. DIPA ini sudah disetujui, tapi masing-masing angkatan kan harus membuat operasional requirement dan spesifikasi teknisnya dulu sebelum kemudian BUMNIP ini diundang untuk presentasi dan membuat kontrak. Kalau sekarang sudah siap, itu bisa langsung dilakukan,” tegasnya.(Sumber : Media Indonesia)

Leave a Reply