Jakarta -

“Bukan pemanggilan, tapi rapat konsultasi untuk membahas pengadaan alutsista. Dengan adanya rapat konsultasi ini, kita harap semua polemik yang beredar di masyarakat terkait dugaan mark-up itu bisa reda,” kata Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin, di Bandung, Jumat (9/3).

Menurut Hartind, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan rapat konsultasi ini bakal digelar.

“Yang jelas pekan depan,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tritamtomo mengatakan rapat konsultasi ini akan digelar secara terbuka sesegera mungkin. Menurutnya, Komisi I terutama mengharapkan kehadiran anggota High Level Comittee (HLC) yang diketuai Wamenhan Sjafrie Syamsoeddin dalam rapat tersebut.

“Karena sesuai dengan instruksi Presiden, Wamenhan-lah yang punya wewenang dalam pengadaan alutsista. Untuk itu, Komisi I akan meminta konfirmasi kepada HLC dan Wamenhan,” katanya.

Ditambahkan Tritamtomo, selain membahas mekanisme pengadaan alutsista secara rinci, secara khusus Komisi I juga akan mempertanyakan dugaan adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI AU.

“Untuk menjawab kesimpangsiuran yang selama ini berkembang di masyarakat terkait pengadaan Sukhoi ini. Semua tentunya akan terjawab setelah rapat konsultasi dengan Kemenhan nanti,” katanya.(Sumber : MI)

CN-235 milik Senegal (kiri) dan Korea Coast Guard (kanan)

BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia (DI) telah telah menyerahkan sebanyak delapan unit pesawat CN-235 kepada pihak Angkatan Udara Korea Selatan (Republic of Korea Air Force). Jumlahnya masing-masing enam buah dengan konfigurasi paratroop, satu unit dengan konfigurasi VIP dan satunya lagi dengan konfigurasi VVIP.

“Total sudah 12 pesawat buatan kami dipakai Korea Selatan,” terang Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, Jumat (9/3) di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

Budi menjelaskan, potensi pasar CN235 di Korea Selatan masih sangat bagus dan PTDI mengharapkan masih akan mendapatkan lagi pesanan berikutnya. “Kami sudah mengajukan lagi tawaran dan semoga diterima,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Tritamtomo mendukung langkah kemajuan PT DI yang semakin diakui dunia. Dia menyebut, ke depannya pemerintah wajib membeli alutsista dari dalam negeri yang mampu diproduksi PT DI, PT Pindad, maupun PT PAL. Menurutnya, pemerintah harus mendukung industri pertahanan dalam negeri ke depannya.(Sumber : Republika)

F-5 E/F Tiger II Milik TNI AU (Foto: Istimewa)

Jakarta - Terkait adanya pemberitaan TNI AU tertarik dengan rencana Taiwan yang akan menghibahkan pesawat tempur F-5 E/F Tiger II, Kadispen TNI AU, Marsma TNI Azman Yunus membantah adanya rencana tersebut.

“Kita tidak ada program F-5 dari Taiwan,” jelas Azman Yunus melalui pesan singkat kepada itoday, Jum’at (9/3).

F-5 E/F Tiger II adalah pesawat tempur buatan Northrop Grumman, Amerika Serikat (AS), yang mulai dikembangkan sejak dekade 1960-an.

Pesawat tempur yang dikenal dengan sebutan “needle fighter” ini, termasuk pesawat sukses dalam hal penjualan dan performanya, walau AS sendiri tidak menggunakan F-5 di jajaran tempur utamanya.

Sebagai pesawat tempur interceptor/pencegat, F-5 E/F Tiger II mampu menggotong senjata seperti, dua meriam kaliber 20 mm Pontiac M39A2, berbagai jenis rudal seperti AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick dan AIM-120 AMRAAM. Dan persenjataan jenis bom, seperti, M129 Leaflet, bom Mk82, bom Mk84 dan bom cluster CBU-24/49/52/58.

Indonesia sendiri sudah menggunakan pesawat tempur ini sejak 1980, lewat program Foreign Military Sales (FMS), dan pernah mengalami peningkatan kemampuan di 1995, lewat program Modernize of Avionics Capabilities for Armament & Navigation (MACAN) oleh SABCA, Belgia.

Kini setelah berumur 22 tahun, TNI AU berencana kembali meningkatkan kemampuan pesawat tempur mungil ini, dengan menggandeng PT. Infoglobal Teknologi Semesta, dimana rencananya perusahaan asal Surabaya ini akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI A, agar bisa bertugas hingga 2020.(Sumber : Itoday)

Bandung -

“Pemerintah berharap kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan bisa diperdalam lagi. Penyerahan pesawat ini menjadi titik awal,” kata Sjafrie. Selain Sjafrie, hadir pula Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun, Direktur Utama PT Dirgantara Budi Santoso, anggota Komisi I DPR Tritamtomo dan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young-Sun.

Menurut Sjafrie, pesawat CN-235/MPA merupakan versi terbaru produksi PT Dirgantara dengan spesialisasi patroli maritim. Pesawat dilengkapi radar untuk mendeteksi kapal-kapal di perairan.

“Versi MPA saat ini menjadi unggulan dan tren, terutama bagi negara yang memiliki wilayah perairan. Produk PT Dirgantara tidak kalah dengan produk pesawat terbang dari negara lain yang sejenis. PT Dirgantara telah memenuhi syarat sebagai perusahaan internasional. Tolok ukurnya kualitas, delivery dan rights,” ujarnya.

Duta Besar Korea Selatan Kim Young-Sun mengatakan, pihaknya berharap dapat memperdalam kerja sama dengan Indonesia. “Bukan hanya pada jual-beli pesawat, tapi hingga kemitraan strategis. Korea Selatan memandang penting Indonesia sebagai mitra,” katanya.

Selain empat unit pesawat untuk kebutuhan KCG, PT Dirgantara menjual 8 unit pesawat jenis CN-235 ke Angkatan Udara Korea Selatan (Republic of Korea Air Force), masing-masing enam buah dengan konfigurasi paratroop, satu unit dengan konfigurasi VIP dan satunya lagi dengan konfigurasi VVIP.

“Total sudah 12 pesawat buatan kami dipakai Korea Selatan,” kata Budi Santoso. Kendati begitu, pasar CN-235 di Korea Selatan masih cukup potensial. “Saya lihat Korea Selatan masih membutuhkan banyak pesawat jenis ini. Kami sudah mengajukan lagi tawaran, semoga diterima,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Tritamtomo mengatakan, ke depan pemerintah wajib membeli alutsista dari dalam negeri yang mampu diproduksi PT Dirgantara, PT Pindad, maupun PT PAL. “Pemerintah harus mendukung industri pertahanan dalam negeri,” kata Tritamtomo.(Sumber : Metro TV)

F-5 E/F Tiger II Milik Angkatan Udara Taiwan (Foto: airliners.net)

Jakarta - Kebutuhan akan pemenuhan minimum essential forces (MEF) memaksa TNI terus menambah jumlah alat utama sistem senjata (Alutsista)-nya. Salah satunya dengan menambah jumlah pesawat tempur milik TNI AU.

Setelah menyatakan akan menerima hibah 24 pesawat tempur F-16 C/D, dikabarkan, TNI AU berminat juga terhadap pesawat tempur F-5 E/F Tiger II milik Angkatan Udara Taiwan. Kepala Staf TNI- AU, Marsekal  TNI Imam Sufaat menyatakan pihaknya sedang mempertimbangkan rencana tersebut.

Taiwan merupakan satu sekutu Amerika Serikat. Negara kepulauan itu berhadapan langsung dengan China dan senantiasa mendapat kemudahan dalam pengadaan atau peremajaan arsenal dari Amerika Serikat.

“Ya, itu baik, akan kami pertimbangkan,” katanya, usai memimpin serah terima jabatan Komandan Komando Pendidikan TNI-AU, di Jakarta, Jumat.

Menurut Sufaat, Taiwan berencana menghibahkan sekitar satu skadron F-5E/F. “Kira-kira jumlahnya satu skadron,” ungkapnya. Satu skuadron udara berkekuatan antara 12 hingga 20 pesawat terbang, dilengkapi sejenis depo pemeliharaan dan persenjataan.

Sufaat mengemukakan usia pakai pesawat-pesawat F-5E/F Tiger II TNI-AU, yang saat ini tergabung dalam Skuadron Udara 14, akan ditingkatkan kemampuannya agar bisa bertahan hingga 2020.

“Saat ini rata-rata jam terbang pesawat-pesawat F-5 kita tersisa 4.000 dari 10.000 jam terbang yang dimiliki. Jika setahun 200 jam terbang, maka bisa sampai 2020,” ujar Sufaat.

Pada kesempatan yang sama Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo, mengatakan semua F-5E/F Indonesia masih dapat berfungsi baik tidak perlu ditingkatkan.

“Jika fungsi-fungsinya masih dapat berjalan baik dan maksimal …ya tidak perlu di-up grade…hemat biaya,” katanya.

Namun yang patut dipertanyakan, sejauh mana kondisi pesawat F-5 E/F Tiger II milik Taiwan tersebut? Sudah berapa jam terbangkah pesawat-pesawat tersebut? Dan dapat bertahan hingga kapan pesawat F-5 E/F Tiger II tersebut, jika jadi diambil oleh TNI AU.(Sumber : Itoday)

JAKARTA -

Hampir mustahil pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di berbagai negara dilakukan murni antarpemerintah atau G to G (government to government). Alasan utamanya karena sebagian besar negara tidak lagi menjadi pemilik dari produsen senjata.

Demikian yang diungkapkan pengamat militer dan kebijakan luar negeri dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, kepada VOA, Rabu sore.

Penunjukan pihak ketiga, menurut Andi, adalah langkah wajar, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Rosoboronexport; agen penjualan resmi yang ditunjuk pemerintah Rusia untuk pembelian enam pesawat Sukhoi.

“Tidak ada pemahaman bersama tentang proses pengadaan alutsista, tidak ada transparansi data tentang nilai kontrak, dan tentang komponen-komponen yang diatur dalam kontrak tersebut sehingga interpretasinya relatif sederhana,” ujar Andi Widjajanto.

Mengenai tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal pemerintah yang tidak transparan, Andi mengatakan berdasarkan UU proses pembelian senjata termasuk hal yang dikecualikan.

Andi menambahkan, “Dalam UU Kebebasan Informasi Publik proses pengadaan senjata memang termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan. Kementerian Pertahanan tidak wajib mempublikasikan, bahkan harus menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Wella Sherlita

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat memberikan penjelasan mengenai pembelian enam pesawat tempur Sukhoi dari Rusia (7/3).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah telah melakukan penggelembungan anggaran dalam pembelian enam pesawat Sukhoi. Soal perbedaan harga pesawat yang jauh berbeda, Purnomo mengatakan itu akibat inflasi di Rusia.

“Yang akan kita lakukan adalah membangun skuadron kekuatan tempur kita, yaitu skuadron Sukhoi jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi masih kurang 6. Enam itulah yang kita beli. Dulu pembelian pertama tahun 2007, lalu sekarang ada kontrak tahun 2012 tentu harganya berbeda.

Beli makanan pun tahun 2007 dan 2012 berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan itu hanya untuk meng-cover inflasi. Jadi tidak ada perbedaan signifikan yang mengesankan mark-up (penggelembungan angka),” jelas Purnomo.

Sedangkan mengenai perbedaan harga kontrak antara Indonesia dengan Vietnam, Purnomo menegaskan itu karena perbedaan kebutuhan dan spesifikasi pesawat.

“Hati-hati kalau melihat nilai kontrak, karena nilai kontrak kita dengan Vietnam mungkin berbeda. Kalau di kita kontraknya selain beli Sukhoi juga beli peralatan lain. Mesin yang kita dapatkan itu tidak enam sesuai jumlah pesawat, tetapi 12. Jadi tolong jangan dibandingkan apple to apple (persis sama) karena yang dibeli Vietnam mungkin lain dengan yang kita beli. Beli mobilpun kadang-kadang peralatannya beda, velg-nya racing yang satu bukan velg racing, jadi harganya beda,” ungkap Purnomo.

Sebelumnya, Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menuding Kementerian Pertahanan lebih memilih menggunakan skema kredit komersial atau kredit ekspor, yang jangka pengembaliannya cepat, dikenakan biaya-biaya bank, dan bunganya lebih tinggi berdasarkan rate pasar. Padahal pemerintah Rusia telah menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian alutsista Indonesia senilai 1 milliar dolar Amerika.

Adnan menilai ada indikasi ketidakwajaran, di mana Indonesia membeli satu Sukhoi dengan harga 83 juta dolar Amerika. Sementara jika dibandingkan dengan harga resmi yang dipublikasikan Rosoboronexport, per Agustus 2011, harga Sukhoi 30 MK sebesar 60-70 juta dolar Amerika per unit.(Sumber : VOA)